Jumat, 17/5/2019, dilakukan pemusnahan karcis wisata TNTC. Karcis tersebut dimusnahkan karena sudah kadaluarsa dan adanya perubahan tarif karena perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1998 berubah menjadi PP No.12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karcis yang tidak dapat lagi digunakan itu berjumlah 30.561 lembar, senilai Rp.34.736.100.

Siapa yang tidak kenal Papua, yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya dengan masyarakatnya yang ramah? Ketika sobat berwisata ke Taman Nasional Teluk Cenderawasih, sobat akan disambut dengan upacara adat menginjak piring batu. Upacara dilakukan pada orang yang baru menginjakkan kakinya di Tanah yang diberkati ini.

 

Di Kawasan TNTC terdapat 16 Distrik dengan berbeda-beda suku. Ada Suku Wandamen, Wamesa, Roswar, Roon, Sough, Umairi, Yeresiam, Yaur, Emaner dan Goni. Karena mereka tinggal di pesisir, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan.

 

Saat ini Balai Besar TNTC sedang menyusun Masterplan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekowisata dan tahun ini akan dilaksanakan konsultasi publik. Kegiatan tersebut merupakan upaya Balai Besar TNTC untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang dimiliki guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Balai Besar TNTC juga akan berusaha mendorong agar pengelolaan wisata bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan sehingga keuntungan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pergerakan “Siti” terpantau oleh satelit Argos sampai dengan tanggal 21 Maret 2019. Walaupun terdapat bias pada pantauan satelit, terlihat pergerakan Siti hampir sepanjang tahun berada di Perairan Kwatisore dan sesekali terlihat di sekitar Perairan Waropen.

Siti adalah nama yang disematkan secara resmi kepada Hiu Paus (Rhincodon typus) berukuran 5,60 meter pada tanggal 14 Agustus 2018. Siti mendapatkan tag satelitnya di Kwatisore, TNTC, secara resmi oleh staf Balai Besar TNTC dan staf Conservation International (CI) serta dikawal langsung oleh Kepala Balai Besar TNTC, Ben Gurion Saroy.

Pemasangan alat penanda tersebut merupakan program konservasi dari CI bernama elasmobranch. Penanda ini adalah bantuan kepada pemerintah sebagai upaya pelestarian hiu paus serta pengembangan ekowisata hiu paus di Indonesia. Hal tersebut mendukung upaya Balai Besar TNTC yang saat ini tengah membangun role model ekowisata hiu paus berbasis masyarakat adat Papua.
Saat ini, Balai Besar TNTC bersama dengan Universitas Negeri Papua dan WWF telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman Pembangunan Pusat Pengelolaan Hiu Paus (Whale Shark Center) dan rencananya akan dilanjutkan dengan kerjasama yang akan diarahkan pada 3 aspek kunci yaitu, Riset, Konservasi, dan Edukasi.

Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam lima tahun pertama sejak pelaksanaannya di tahun 1986, program ADIPURA difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan Teduh. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden R.I. kepada Kepala Daerah yang berhasil memimpin wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan lestari.

Di awal tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberikan anugerah ADIPURA Periode 2017-2018 kepada 146 penerima penghargaan, yang terdiri dari 1 (satu) Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, dan 5 (lima) Plakat Adipura, serta  Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 (sebelas) kabupaten/kota (daftar penerima terlampir). Seiring dengan ADIPURA, KLHK juga akan memberikan penghargaanGreen Leadership bertajuk Anugerah NIRWASITA TANTRA untukPeriode 2018. Penghargaan ini akan disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada 3 (tiga) Gubernur, 6 (enam) Walikota, dan 6 (enam) Bupati. Anugerah NIRWASITA TANTRA diberikan kepada Kepala Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, yang dinilai berhasil menunjukan kepemimpinannyadalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/program kerja, sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Penghargaan Green Leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu kepada3 (tiga) DPRD Provinsi, dan 10 (sepuluh) DPRD Kabupaten/Kotayang dinilai memiliki komitmen pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup di daerah, antara lain penyusunan peraturan daerah masyarakat adat, pengelolaan sampah, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), respon DPRD terkait tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik, dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD sesuai kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup.

Program ADIPURA merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan. Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan ADIPURA adalahdalam hal Implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025; serta  upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

Prinsip utama penerapan ADIPURA yaitu: pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perilaku; terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang; menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting; dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kota dan kabupaten dan akan ‘bersaing’ dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, melalui program ADIPURA,  pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar 100% pada tahun 2025, dan menjadi salah strategi nasional pengelolaan sampah 2025 dengan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah.(Biro Humas KLHK)